Manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan adalah hal yang mutlak bagi organisasi. Prinsip akuntabel menuntut pengelolaan keuangan harus terukur dan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik kepada stackholder. Prinsip transparan mengharuskan organisasi untuk terbuka dalam mengatur keuangan, dari mana sumber keuangan dan untuk apa anggaran itu dipergunakan. Dari sinilah profesionalitas dan kesehatan  organisasi bisa diukur, sejauh mana organisasi mampu mengelola keuangan dengan baik, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan workshop Surat Pertanggungjawaban dilakanakan secara daring. Kegiatan ini merupakan kegiatan dibawah naungan Wakil Dekan III. Permasalahan yang sering terjadi dikalangan organisasi kemahasisswaan seringkali mengalami kegagapan dalam manajemen keuangan di organisasi mahasiswa (ormawa). Terbatasnya anggaran dan banyaknya program kerja menuntut ormawa harus pandai menyusun rencana keuangan yang menjadi tujuan yang jelas dalam menjalankan organisasi. Kapasitas ormawa sejauh ini masih minim dalam menyusun rencana keuangan yang jelas. Sehingga penggunaan keuangan menjadi tidak terkelola dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu maka dipandang perlu bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang untuk melaksanakan kegiatan workshop SPJ bagi organisasi mahasiswa.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Dekan III, Dr. H. Muslih, MA.  Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi peserta tentang prinsip tata kelola keuangan organisasi dan memberikan pemahaman bagi peserta terkait dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) Pengelolaan keuangan di UIN Walisongo.

“selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi peserta terkait dengan tata cara pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar UIN Walisongo” imbuhnya.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Ibu Ratna Prastiyani, A. Md. dan Ibu Sri Badriyah, SE, MM. Mereka berdua adalah staff dari SPI UIN Walisongo Semarang. Dalam paparannya disampaikan tentang mekanisme pengajuan SPJ di UIN Walisongo Semarang.

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para bendahara organisasi mahasiswa berkaitan dengan SPJ adalah

  1. Setiap kegiatan didahului dengan pembuatan proposal kegiatan. Proposal kegiatan harus diserahkan dan mendapat persetujuan SPI paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
  2. Apabila kegiatan tidak dilengkapi proposal, maka SPJ tidak bisa diproses.
  3. Jumlah panitia kegiatan maksimal 10% dari jumlah peserta.
  4. Setiap Unit/Pelaksana kegiatan wajib mengajukan SPJ kegiatan ke SPI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
  5. Batas waktu penyampaian revisi SPJ setelah diperiksa oleh SPI adalah 3 (tiga) hari kerja.

“Sebelum pelaksanaan kegiatan, penyusunan RAB merupakan hal yg paling penting, karena sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan” tutur Ibu Ratna Prastiyani, A.Md.

Tata kelola keuangan ormawa salah satunya adalah berkaitan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tidak jarang surat pertanggungjawaban kegiatan ormawa tidak didukung dengan  bukti kegiatan yang cukup sehingga perlu diperbaiki. Hal ini mengakibatkan proses pertanggung jawaban menjadi lebih lama dan mengganggu  kinerja ormawa dan pihak terkait.

Setelah pemaparan materi dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab yang dipandu oleh moderator Ibu Rista Sundari, M. P.d. dalam sesi Tanya jawab ada beberapa mahasiswa yang bertanya diantaranya yang disampikan oleh Mila handayani dari HMJ PIAUD.

“Bagaimna proses SPJ pembelian pulsa yang akan diberikan kepada peserta yang mengikuti seminar online yang akan dilaksanakan oleh HMJ PIAUD?” Tanya Fatimatuzzahro.

Dari pertanyaan tersbut, narasumber manjawab bahwa syarat SPJ yang harus dipenuhi oleh panitia adalah Kuitansi SIRA, Nota asli, Bukti screenshoot pulsa/paket data berhasil diterima, dan SK Penerima bantuan pulsa.

Setelah sesi Tanya jawab selesai, kegiatan ditutup dengan beberapa arahan yang disampaikan oleh Wakil Dekan III, diantaranya percepatan pelaksanaan kegiatan yang ada di organisasi mahasiswa, kemudian himbauan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan output yang bermanfaat bagi mahasiswa, serta untuk mengoptimalkan serapan anggaran organisasi kemahasiswaan, maka dihimbau setiap organisasi dapat mengadakan kegiatan secara offline diluar kampus dengan memilih tempat yang benar-benar memperhatikan protokol kesehatan.